Peni Pinandhita¹, Lubna Salsabila², Salma Cahya Ointinia³, Vivian⁴, Widya Tjandra⁵

Universitas Negeri Jakarta

ABSTRAK

Trotoar atau jalur pedestrian adalah ruang publik yang digunakan oleh khalayak. Hal tersebut menyebabkan trotoar menjadi perhatian khusus pemerintah dalam rangka menghadirkan ruang publik inklusif menuju Jakarta kota global. Tujuan dari perumusan inovasi dan kebijakan ini, untuk melengkapi program pembangunan ruang publik inklusif juga memberi inovasi penyelesaian masalah yang sering terjadi di trotoar, yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman bagi semua orang.

Rekomendasi kebijakan dan inovasi penyelesaian masalah yang sudah dirumuskan berbentuk rangkaian inovasi dan kebijakan yang dikolaborasikan guna mencapai tujuan “Trotoar INDAH;

Inklusif, nyaman, dan aman untuk

semua”. Adapun rangkaian inovasi dan kebijakan tersebut adalah pembuatan telepon darurat “Si Indah” di ujung trotoar, pemasangan CCTV dan videotrone untuk memantau pelanggar dan menampilkan di layar, melengkapi trotoar dengan teknologi asistif untuk disabilitas, dan revitalisasi aturan standar pembuatan trotoar seperti merubah aturan jarak trotoar dengan jalan, penambahan penerangan jalan umum (PJU) dengan jarak yang lebih jelas dan revitalisasi regulasi perawatan trotoar yang masih tumpang tindih di beberapa lembaga.

LATAR BELAKANG MASALAH

Ruang publik inklusif merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai predikat “Jakarta Kota Global”. Isu aksesibilitas bagi semua kalangan tanpa ada perasaan diskriminasi dalampembangunan ruang publik masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Ruang publik yang sederhana, bisa menjadi langkah awal supaya ruang publik lain dapat inklusif, yaitu trotoar sebagai jalur pedestrian. Trotoar di Jakarta banyak dialihfungsikan sebagai tempat jualan hingga parkir liar, banyak objek penghalang, dan kasus kekerasan seksual (Media Indonesia., 2022) banyak terjadi di trotoar pada kelompok rentan, yaitu anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, semakin menguatkan bahwa trotoar di Jakarta belum secara penuh menjadi ruang publik yang inklusif.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, sekitar 8,56% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas merupakan penyandang disabilitas, menjadikan aksesibilitas sebagai kebutuhan mendesak untuk didukung oleh infrastruktur yang inklusif (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun komitmen pemerintah telah diwujudkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta Perpres No. 75 Tahun 2015 yang

menjamin hak-hak penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah buruknya kualitas trotoar di Jakarta. Trotoar sering kali tidak dilengkapi dengan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti jalur pemandu bagi tunanetra atau ramp untuk pengguna kursi roda. Selain itu, trotoar kerap terhalang oleh objek seperti tiang listrik, pohon, atau plang yang mengganggu akses. Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima atau parkir liar mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama kelompok disabilitas. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya layanan pengaduan yang dapat diakses langsung oleh penyandang disabilitas saat mereka menghadapi masalah di trotoar sebagai jalur pedestrian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perwujudan kota inklusif, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan masih perlu diupayakan. Trotoar yang selama ini dianggap hal sepele oleh sebagian pihak ternyata memiliki peran penting dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif. Masalah yang telah dipaparkan, maka Policy Brief ini hadir untuk menawarkan solusi kebijakan demi perbaikan menuju “Jakarta Kota Global”.

REKOMENDASI

Dalam merumuskan rangkaian kebijakan dan inovasi menggunakan teori George. C. Edward III (Larry, dalam Riant Nugroho 2009). yang menyatakan bahwa implementasi           kebijakan         publik menyatakan bahwa keberhasilan tergantung pada empat faktor, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) birokrasi. Masalah yang dijelaskan menjadi latar belakang, sesuai dengan Teori George. C. Edward III untuk merumuskan kebijakan, kami merumuskan rangkaian inovasi dan kebijakan dengan nama “Trotoar INDAH; Inklusif, nyaman, dan aman untuk semua”. Rangkaian inovasi dan kebijakan dibuat dalam empat bagian, yaitu :

• Pembuatan telepon darurat “Si Indah” di ujung trotoar; telepon darurat ini dirumuskan berdasar banyak masalah kekerasan seksual dan kejahatan yang terjadi di trotoar dalam keadaan sepi sehingga korban bingung harus meminta pertolongan pada siapa. Kehadiran telepon darurat ini memungkinkan korban meminta tolong secara cepat dengan cara lari hingga ujung trotoar di mana telepon darurat ini tersedia (McDermid, 2022).
• Pemasangan CCTV dan videotrone untuk memantau orang yang melanggar dan menampilkan di layar; Nantinya orang-orang yang melanggar aturan penggunaan trotoar akan tertangkap kamera dan sanksinya adalah wajahnya akan ditayangkan di videotron dan dikirimi surat ke rumahnya agar pelaku Jera. Ini tidak melanggar UU Privasi diri sebab yang akan ditampilkan adalah para pelanggar saja.
• Melengkapi trotoar dengan teknologi asistif untuk disabilitas; teknologi asistif yang dirancang untuk membantu orang dengan disabilitas melakukan aktivitasnya. Seperti tempat memutar kursi roda, guiding block menggunakan sensor infrared, dan penyediaan sarana dan prasarana di trotoar yang membuat penyandang disabilitas tidak merasa disisihkan dalam penggunaan trotoar.
• Revitalisasi aturan standar pembuatan trotoar; seperti merubah aturan jarak trotoar dengan jalan, penambahan penerangan jalan umum (PJU) dengan jarak yang lebih jelas dan revitalisasi regulasi perawatan trotoar yang masih tumpang tindih di beberapa lembaga.

Rangkaian inovasi dan kebijakan sebagai solusi dari masalah yang ditemukan ini juga dirumuskan sesuai dengan konsep

SMART

Specific (Spesifik) : Kebijakan ini dirumuskan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada trotoar atau jalur pedestrian di Jakarta.

• Specific (Spesifik) : Kebijakan ini dirumuskan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada trotoar atau jalur pedestrian di Jakarta.
• Measurable (Terukur) : Indikator pencapaian proses implementasi inovasi dan kebijakan yang kami gunakan untuk mengukur rangkaian kebijakan ini adalah 80%   indikator   pencapaian   dari empat     rangkaian     yang     telah direncanakan tercapai (indikator pencapaian masing – masing bagian akan dijelaskan lebih spesifik di tahap implementasi).
• Achievable (dapat dicapai) : tujuan ini bisa dicapai jika diperhitungkan sementara melalui data yang ada dan bisa diakses melalui internet. Sebab sudah sesuai dengan sumber daya yang ada dan bisa mendukung ketercapaian implementasi inovasi dan kebijakan ini.
• Relevant (Relevan) : rangkaian inovasi dan peraturan yang ada memiliki tujuan yang relevan dengan kebutuhan Jakarta yang akan segera menuju “Jakarta Kota Global” dan sesuai dengan sustainable development goals poin sebelas.
• Time-bound (Batas waktu) : Batas waktu perencanaan sampai tahap pelaksanaan awal adalah lima tahun dengan tahap pemeliharaan total nantinya setiap dua belas bulan (satu tahun anggaran).

TAHAP IMPLEMENTASI

Kebijakan “Trotoar Indah” dirancang untuk memberikan aksesibilitas dan keamanan yang setara bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Model implementasi yang digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian inovasi dan kebijakan ini adalah ICARE (Identify, Create, Assess, Realize, Evaluate) dengan jangka waktu pelaksanaan awal lima tahun.      Berikut            adalah langkah-langkah implementasinya:

• Identifikasi Masalah Utama (Identify)
  • Aksesibilitas dan Keselamatan Trotoar di Jakarta saat ini belum sepenuhnya inklusif dan aman. Banyak trotoar yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, seperti kurangnya guiding block yang benar, ketiadaan ramp, serta infrastruktur yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas. Pejalan kaki juga seringkali dihadapkan pada potensi bahaya, seperti kecelakaan atau tindakan kriminal akibat penerangan yang minim dan kurangnya pengawasan.
  • Keterbatasan Infrastruktur Fasilitas darurat dan teknologi pendukung seperti telepon darurat, CCTV, dan penerangan jalan masih terbatas. Trotoar seringkali tidak dilengkapi dengan infrastruktur keselamatan, seperti guiding block yang sesuai standar atau alat bantu teknologi untuk penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan survei lapangan, kolaborasi dengan ahli aksesibilitas, dan keterlibatan penyandang disabilitas untuk memastikan trotoar memenuhi kebutuhan mereka.
• Solusi Inovatif (Create)
  • Solusi yang direncakan berdasar pada masalahbyang ada adalah empat rangkaian inovasi dan kebijakan yang telah kami tuliskam di atas.
• Penilaian Solusi (Assess)
  Keberhasilan akan diukur dari persentase tanggapan layanan darurat yang berhasil dilakukan dalam waktu yang sesuai standar. Target keberhasilan ditetapkan sebesar 80% dari total panggilan darurat yang ditangani dalam waktu maksimal 10 menit sejak laporan diterima hingga penanganan di lokasi kejadian.
  • Efektivitas CCTV:
    Efektivitas CCTV diukur dari jumlah kejadian kriminal atau kecelakaan yang berhasil dicegah atau ditindaklanjuti dengan intervensi yang berdasarkan pada rekaman CCTV. Targetnya adalah penurunan insiden kriminalitas di area trotoar hingga 30% dalam satu tahun.
  • Kepuasan Pengguna:
    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas trotoar akan diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan setiap 6 bulan, dengan target 85% pengguna (termasuk penyandang disabilitas) merasa puas atau sangat puas dengan kenyamanan dan aksesibilitas trotoar.
  • Penerangan yang Optimal:
    Jumlah penerangan yang dipasang akan diukur dari peningkatan penerangan di sepanjang trotoar dengan target 90% area trotoar memiliki tingkat penerangan sesuai standar keamanan jalan. Efektivitasnya juga diukur dari penurunan insiden kriminalitas atau kecelakaan di malam hari sebanyak 25% dalam 12 bulan.
• Realisasi dan Implementasi (Realize)
  • Kolaborasi Stakeholder Implementasi kebijakan ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, kepolisian, serta komunitas penyandang disabilitas. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang dibutuhkan.
  • Pendanaan
    Pembiayaan akan didukung oleh anggaran daerah, Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta, serta hibah internasional.
  • Edukasi Masyarakat Sosialisasi interaktif yang inovatif dilakukan melalui kampanye edukasi mengenai penggunaan fasilitas publik yang baru, pentingnya keamanan, serta penghargaan terhadap hak pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur trotoar.
• Evaluasi Berkala (Evaluate)
  • Evaluasi 6 Bulanan
    Setiap 6 bulan, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas kebijakan. Indikator keberhasilan mencakup penggunaan telepon darurat, kecepatan respon layanan, serta angka kriminalitas dan kecelakaan yang tertangkap melalui CCTV.
  • Indikator Kinerja Utama (KPI)
    Kinerja akan dipantau melalui jumlah laporan darurat yang ditangani, pelanggaran yang tertangkap CCTV, dan tingkat kepuasan pengguna trotoar, termasuk penyandang disabilitas.
  • Perbaikan Berkelanjutan
    Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan akan diperbarui untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya. Jika ada fasilitas yang kurang berfungsi atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, solusi tambahan atau penyesuaian akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023, January 5).

Disabilitas Dalam Angka – Berita

– Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta. BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved October 17, 2024, from

https://jakarta.bps.go.id/id/news/2 023/01/05/828/disabilitas-dalam-a ngka.html

Badan Standar Nasional. (1991). Standar Nasional Indonesia. Spesifikasi

Trotoar.

BPK RI. (2011). Undang – Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengesahan Convention On The Rights With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Distabilitas Lembaran Negara RI Nomor 107 Tahun 2011.

BPK RI. (2015). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019. Lembaran Negara RI

Nomor 144 Tahun 2015.

BPK RI. (2016). Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Distabilitas.

Lembaran Negara RI Nomor 69 Tahun 2016 ambahan Lembaran RI Nomor 5871.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2006). Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan

Jembatan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). PERENCANAAN TEKNIS FASILITAS PEJALAN KAKI [Surat

Edaran Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki].

Kementerian Perhubungan. (2014).

Peraturan Menteri Nomor 13

Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan. (2014). Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Kementerian Perhubungan.

LAARY, Y. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN

DAN KETERTIBAN DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN

HALMAHERA BARAT. Jurnal

Administrasi Publik, 120(8),

606-67.

Media Indonesia. (2022, July 26).

Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta | Media Indonesia. Epaper Media Indonesia. Retrieved October 17, 2024, from https://epaper.mediaindonesia.com

/detail/meningkatnya-kasus-kekera san-seksual-di-jakarta

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (2022). Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Complete Street Secara Terpadu.

Propione, J. K. (2021). Implementasi

Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Analisa Sosiologi, 1-18.

Muhammad Dimas Abimanyu, Dafi Apriarso, Muhamad Fauzan Rahmadani

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA ABSTRAK

LATAR BELAKANG

Sebagai kota metropolitan, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak luput dari permasalahan sampah yang semakin menumpuk setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKJ Jakarta pada tahun 2024, DKJ sendiri menghasilkan 8,527 ton sampah per hari atau sama dengan 3,1 juta ton sampah per tahunnya (Ambari, et al. 2024). Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah DKJ dalam mengelola sampah dengan baik.

Pemerintah DKJ saat ini mengelola sampah dengan metode landfill mining, penutupan landfill, dan PLTSa di TPST Bantargebang. Namun, metode ini belum berkelanjutan karena hanya mampu menangani 2000 ton sampah per hari, atau 23,45% dari total sampah harian.

Terlebih ampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan masalah serius. TPST Bantargebang (2022) menampung

39 juta ton sampah setinggi 40 meter. Timbunan ini menghasilkan gas metana, berkontribusi pada pemanasan global, mencemari lingkungan,             dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain upaya yang sudah dilakukan pemerintah DKJ tersebut, pengelolaan sampah harus dimulai dari masyarakat melalui Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI). BSU beroperasi di tingkat RT/RW dengan prinsip 3R, sementara BSI mencakup area kotamadya dan mengelola sampah dari BSU dan industri. BSI membutuhkan fasilitas dan SDM lebih besar. Kedua jenis bank sampah ini mewujudkan tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah sampah.

Data SIMBA KLHK menunjukkan DKJ Jakarta memiliki 2.605 BSU dan 5 BSI (2021-2023), masing-masing BSI mewakili satu kotamadya. Hal tersebut tentu berpotensi mendukung pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengurangi beban TPA/TPST Bantargebang.

Namun, minimnya kesadaran dan keterbatasan inovasi pengelolaan sampah di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan bank sampah di DKJ. Pada umumnya kebanyakan BSU dan BSI masih menggunakan prinsip 3R. Sedangkan sudah seharusnya BSU dan BSI menggunakan prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Resale, dan Reshare) yang mengedepankan konsep pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukannya pemaksimalan kinerja seluruh bank sampah terdaftar yang terdapat di DKJ guna mengoptimalkan pengelolaan sampah di sektor hulu. Pemaksimalan tersebut bisa dilakukan melalui inovasi 5R yang mengedepankan sistem pemilahan sampah secara holistik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

REKOMENDASI

DLH DKJ perlu memetakan BSU dan BSI terintegrasi dengan data KLHK, melakukan asesmen berkala, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan. Pengelolaan diarahkan pada pemilahan sampah organik dan anorganik sesuai prinsip 5R (Reduce,

Reuse, Recycle, Resale, dan Reshare) untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi beban sampah.

Pemerintah DKJ perlu memberdayakan masyarakat dan pemulung dalam pengelolaan Bank Sampah, meningkatkan partisipasi melalui edukasi berkelanjutan, serta memberikan insentif ekonomi dan sosial untuk mendorong pengelolaan sampah yang efektif.

DLH DKJ dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika DKJ perlu berkolaborasi dengan membuat platform digital terintegrasi untuk BSU dan BSI. Platform ini mencakup data pengelolaan sampah, pelaporan, pemantauan bank sampah, dan penjualan produk daur ulang. Ini akan meningkatkan pendapatan bank sampah, memperluas pasar produk ramah lingkungan, dan mendorong ekonomi sirkular.

TAHAPAN IMPLEMENTASI

Rekomendasi kebijakan ini merupakan inisiatif yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun langkah-langkah implementasi dari rekomendasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat sistem terpadu yang mengintegrasikan BSU dan BSI yang ada di DKJ.
2. Melakukan asesmen kesiapan seluruh bank sampah untuk beroperasi, baik dari segi sumber daya fasilitas maupun sumber daya manusia.
3. Menyediakan fasilitas operasional bank sampah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank sampah.
4. Mengadakan pembinaan dan pengawasan dalam proses operasional bank sampah.
5. Membuat platform e-commerce untuk menjual produk hasil dari masing-masing bank sampah.

Dalam upaya pengimplementasiannya, berikut adalah analisis SMART dari program ini:

Specific: Mengintegrasikan BSU dan BSI di DKJ, asesmen kesiapan bank sampah, penyediaan fasilitas operasional, pembinaan, pengawasan, dan membangun platform e-commerce untuk penjualan produk daur ulang.

Measurable: Minimal 15 bank sampah diasesmen dan siap beroperasi dalam 4 bulan dan penjualan produk daur ulang meningkat 30% dalam 6 bulan.

Achievable: Dapat dicapai melalui kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan NGO, dengan dukungan tim IT dan pembinaan.

Relevant: Relevan dengan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, mendukung pengurangan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan.

Time-bound: Integrasi dan asesmen dalam

6 bulan, penyediaan fasilitas dalam 3 bulan, dan platform e-commerce aktif dalam 4 bulan.

Berdasarkan analisis SMART, rekomendasi ini berpotensi besar untuk mengurangi produksi sampah harian di Jakarta, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian melalui

platform digital yang memfasilitasi penjualan produk daur ulang.

REFERENSI
Ambari, M (et al). 2024. TPS3R Solusi Jitu Atasi Sampah Jakarta. Jakita. Edisi 02 Tahun 2024

Fithriansyah, H. 2024. Tinggi Tumpukan Sampah di TPST Bantargebang Setara Gedung 40 Lantai. Diakses melalui : https://www.liputan6.com/photo/read

Mulyadin, M, Iqbal, M, Ariawan, Kuncoro. 2018. Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya Mengatasinya. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 15: 179-191

Mahyudin Puteri, Rizqi. 2017. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jukung Jurnal Teknik Lingkungani. 3: 66-74

“Somewhere inside of all of us is the power to change the world.” (Roald Dahl)

Kutipan Roald Dahl dari buku Matilda (1988), seorang anak yatim piatu yang berani melawan Kepala Sekolah Miss Trunchbull yang merundungnya, mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa setiap orang memiliki suara yang penting dan diperhitungkan. Meskipun golput pernah menjadi gerakan melawan Orde Baru pada 1971, kini diharapkan seluruh warga negara Indonesia termasuk pemilih pemula untuk ikut serta dalam Pemilu yang gelarannya 5 tahun sekali.

Source: AI Image Generator Edit by Media Creative Beneran Indonesia

Sayangnya, meskipun setelah tenggat pengurusan pemindahan memilih berakhir 30 hari sebelum Pemilu 2024, 14 Februari 2024, yaitu 15 Januari 2024, masih banyak warga negara Indonesia dengan hak memilih yang belum mengurus karena berbagai macam kendala seperti:

1. Tidak semua orang dengan hak pilih mendapatkan ijin dari tempat kerjanya untuk mengurus pemindahan hak pilihnya di PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupatan/Kota terdekat. Ijin setengah hari atau satu hari untuk pengurusan hak pindah memilih bisa terhitung potong cuti atau bahkan potong gaji. Ini membuktikan bahwa kesempatan untuk pindah memilih hanya privilese untuk sebagian orang yang bisa mendapatkan ijin di tempat kerjanya.
2. Pekerja lepas atau freelancer juga pihak yang menghadapi kendala untuk memindahkan hak pilih karena tidak memiliki surat tugas kerja.
3. Orang-orang yang sedang bepergian atau banyak berpindah dan menghadapi kendala untuk mengurus surat domisili juga bukan termasuk pihak dengan privilese untuk memindahkan hak pilih mereka.

Penulis secara pribadi sudah dua kali pemilu dan berusaha mengurus pemindahan hak memilihnya yaitu tahun ini Pemilu 2024 dan Pemilu 2019 yang lalu. Dari 2 pengalaman ini, sebenarnya Indonesia bisa terus berupaya memperbaiki dan mempermudah sistem kepemiluannya terutama untuk memudahkan warga negaranya yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini juga bisa berkontribusi pada pengurangan angka golput yang merasa dipersulit untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun angka golput dari satu pemilu ke pemilu lainnya terus menurun. Pasca reformasi angka golput sempat terus naik dari 2004 ke 2009 dan 2014, yang kemudian turun cukup signifikan pada 2019. CNN mencatat:

• Pilpres 2004: Jumlah golput 20,24 persen
• Pilpres 2009: Jumlah golput 25,19 persen
• Pilpres 2014: Jumlah golput 30,22 persen
• Pilpres 2019: Jumlah golput 18,03 persen

Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi tertua di dunia yang telah merdeka 248 tahun lalu pada 4 Juli 1776 bisa dijadikan pembelajaran untuk memperhatikan dan mengurus warga negaranya yang sangat dinamis dan aktif untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain baik untuk alasan bekerja, belajar, dan lain-lain. KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Juli 2023 mencatat 52 persen pemilih 2024 merupakan pemilih muda dengan komposisi:

• Usia 17–30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta orang.
• Usia 31–40 tahun mencapai 20,7 persen atau sekitar 42,4 juta orang.

Pada 2009 saja dilaporkan 45 persen populasinya sekitar 90 juta warga negara dengan hak pilih selalu berpindah-pindah setiap 5 tahun sekali dan sekitar 29 juta orang berpindah setiap tahunnya. Sama seperti di Indonesia, ketika warga Amerika terdaftar menjadi pemilih, tempat pemilihan mereka didata berdasarkan alamat tinggal mereka. Karena adanya perbedaanya hukum negara dan hukum federal, banyak warga negara dengan hak pilih yang bingung untuk memindahkan hak pilihnya. Namun setiap state atau negara bagian dengan total 50 negara bagian sudah menentukan dengan jadwal yang jelas. Misalnya, di New York dan Ohio harus tinggal di area tempat mereka akan menggunakan hak pilihnya paling tidak 30 hari. Sedangan di Maine diijinkan untuk baru berada di area tempat memilih pada hari Pemilu.

Terakhir, pada saat Penulis memindahkan hak pilihnya dari Kalimantan Timur ke DKI Jakarta dimana Penulis bekerja, maka hak pilih yang bisa digunakan hanya untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Aturan ini sama dengan pindah memilih ke suatu negara. Berikut catatan NU Online untuk pemindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta penggunaan hak suaranya untuk memilih apa saja:

• Calon anggota DPR jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPR. 
• Calon anggota DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi. 
• Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. 
• Calon anggota DPRD Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPRD Provinsi; dan/atau 
• Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

Penulis: Isti Toq’ah, Beneran Indonesia

Referensi:

• Anda di Luar Kota? Begini Cara Ajukan Pindah Tempat Memilih pada Pemilu 2024 (NU Online, 8 Januari 2024, https://nu.or.id/nasional/anda-di-luar-kota-begini-cara-ajukan-pindah-tempat-memilih-pada-pemilu-2024-nBc8R)
• Jelang Tenggat Pengurusan Pindah Memilih, Pemilih Masih Bingun (Willy Medi Christian Nababan, Ismail Zakaria, Sucipto; Kompas, 13 Januari 2024, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/12/jelang-tenggat-pengurusan-pindah-memilih-pemilih-masih-bingung)
• Kiat agar Tak Kehilangan Hak Pilih (Iqbal Basyari, Kompas, 4 Januari 2024, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/03/kiat-agar-tak-kehilangan-hak-pilih)
• ‘Golongan Putih’ di Pemilu dari Masa ke Masa (CNN Indonesia, 2 Oktober 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa)
• Pemilih Muda Capai 52 Persen, Mahasiswa Dituntut Mengawal Pemilu 2024 yang Jujur dan Terbuka (FISIP Universitas Indonesia, 2023, https://www.ui.ac.id/pemilih-muda-capai-52-persen-mahasiswa-dituntut-mengawal-pemilu-2024-yang-jujur-dan-terbuka/)
• When Voters Move (Myrna Pérez, Brennan Center for Justice, June 13, 2009, https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/when-voters-move)